Jayapura,papuaframe.com – Aksi solidaritas dukungan terhadap aksi yang dilakuakan oleh asosiasi masyarakat Asli Papua Selatan di Kantor DPRD Kabupaten Merauke pada 26/08/2020 baru – baru ini yang menuntut adanya regulasi yang memberikan ruang sepenuhnya kepada putra-putri terbaik asli Papua agar menjadi Bupati dan Wakil Bupati di tanah Papua terus mendapat dukungan.
Tepatnya hari ini 27/08/2020 satu hari setelah aksi di kantor DPRD Kabupaten Merauke, sejumlah mahasiswa, masyarakat asli Papua Selatan, PMKRI cabang Jayapura dan Pemuda Katolik Komda Papua mengelar aksi unjuk rasa yang sama di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Aksi tersebut guna menuntut agar seluruh Bupati dan Wakil Bupati di Papua Selatan harus Orang Asli Papua (O-A-P), para pengunjuk rasa juga menuntut adanya Regulasi berupa PERPU oleh Presiden mengingat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak mengatur hal tersebut, sehingga adanya payunh hukum bagi Orang Asli Papua untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
Setelah mengikuti beragam asksi unjuk rasa tersebut, Sekertaris II Dewan Adat Papua Jhon Gobay mengatakan, berbagai unjuk rasa ini dipicu Non O-A-P yang mencalonkan diri sebagai Bupati di Kabupaten Merauke, sehingga hal ini harus diseriusi dengan baik oleh berbagai pihak yang berwenang, dan jangan dibiarkan hal seperti ini terus terjadi karena pasti terus mengundang masalah di kemudian hari, peristiwa seperti ini juga membuktukan lemahnya Undang-Undang Otonami Khusu yang bemberikan perlindungan dan Proteksi Orang Asli Papua (O-A-P) menjadi tuan di Negerinya sendiri.
Jhon menambahkan, kasus serti yang terjadi di merauke saat ini juga terjadi pad beberapa daerah di Papua, sehingga Pemerintah jangan menutup mata dengan situasi ini karena menyangkut kambtipmas Papua kedepan serta kehidupan bebrsama di tengah-tengah masyarakat Papua. Jangan Biarkan Bara Dalam Sekam Terus Menerus Menyala, Karena Suatu Ketika Akan Menyala dan Sulit di Padamkan.
Jhon Menyarankan, FORKOPIMDA Provinsi Papua dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Partai Politik di Pusat agar turut memikirkan keamanan di Papua dan mengambil langkah pasti dalam situasi ini. (Redaksi)
