Mimika, papuaframe.com – Setelah meninjau venue PON 2020 cluster merauke bidang infrastruktur BP PON Provinsi Papua kembali mengunjungi cluster Mimika guna melakukan pendataan kekurangan-kekurangan pada venue olahraga di Kabupaten Mimika, Papua.
Pendataan yang dilakukan mulai Rabu (11/3) sampai Kamis (12/3), antaralain di Mimika Sport Compleks (MSC), lahan parkir pengunjung, venue panjat tebing, venue aero modelling di SP V.
Kemudian Kantor Pusat Pemerintah Kabupaten Mimika, Lanud Yohanis Kapiyau dan Stadion Imipi Wania, venue judo di gedung Eme Neme Yauware dan Pembangunan Venue Biliar di SP V.
Bidang infrastruktur ini terdiri dari anggota Komisi IV DPR Papua, Bidang Bina Marga dan Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Papua dan Bappeda Provinsi Papua.
Wakil Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan, untuk persiapan dan kesiapan venue, ada beberapa item yang harus disiapkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Mimika maupun Pemerintah Provinsi Papua, seperti pembangunan venue biliar dan lahan parkir dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Katanya, kekurangan yang dilihat tidak hanya untuk kesiapan lapangan, tetapi juga kebutuhan pendukung lain didalam hingga diluar lapangan seperti drainase, toilet dan air bersih.
Pada saat peninjauan venue, ditemukan ada sejumlah venue yang barus mulai mengerjakan tempat parkir dalam hal ini penimbunan.
“Kita lihat baik itu lapangannya sudah siap tapi MCKnya tidak ada, atau tempat parkirnya sudah siap tapi keamanannya belum,” tutur ThomSon.
Katanya, meskipun ada venue yang dibangun Pemkab Mimika, adapun bagian penataan ruang dari Dinas PU provinsi yang menyiapkan beberapa kebutuhan pendukung lainnya.
“Sehingga kita datang ini tujuannya kita cek langsung persiapan PON ini kekurangannya yang mana yang dikerjakan oleh kabupaten, yang mana dikerjakan provinsi dan juga pusat yang mana.
Meski ada beberapa kekurangan pada setiap venue, Thomas tetap mengapresiasi kesiapan dari Klaster Mimika yang dinilai sudah sangat siap.
“Untuk fisiknya kami apresiasi bahwa Mimika sudah siap, tapi kekurangan-kekurangan yang seperti toilet, drainase, air bersih itu memang perlu kita lengkapi,” tuturnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten harus berkoordinasi untuk segera menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga pada pelaksanaan PON nanti tidak ada keluhan-keluhan dari semu orang yang datang.
“Sehingga kesiapan PON itu jangan sampai ada yang tertinggal, karena ini bukan hanya 1 provinsi yang datang tapi ini 37 provinsi yang datang sehingga jangan sampai ada yang mengeluh kekurangan-kekurangan,” ungkapnya. (Redaksi)
