ALAIMBELONG.ID – Salakan. Ratusan massa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) yang menamakan diri Forum ASN Bersatu, Senin (29/3/2021) menggelar aksi demonstrasi terkait terkatung-katungnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Pasalnya keterlambatan pelaksanaan APBD BanggaiKep tahun ini telah memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi masyarakat khususnya gaji dan tunjangan mereka sebagai ASN.
Aksi demonstrasi ratusan ASN ini dimulai dari Kantor Bupati, setelah kurang lebih satu jam berorasi dipelataran Kantor Bupati massa aksi kemudian melakukan longmarch menuju Gedung DPRD BanggaiKep. Kedatangan mereka disambut Ketua DPRD Rusdin Sinaling dan Wakil Ketua II DPRD Eko Wahyudi beserta sejumlah anggota.
“Bapak-bapak Dewan yang terhormat, kami datang bersilaturahim kepada bapak dan ibu dewan sekalian untuk mempertanyakan alasan mengapa sampai sekarang APBD ini belom jalan, ada apa ini, karena ini sebagai ASN merasakan dampaknya, sudah susah ini hidup, apalagi sebentar lagi sudah mau ramadhan,”ucap Uchi Koordinator Lapangan (Korlap) aksi.
Sementara itu Ketua Forum ASN Bersatu, Kufuan Pandjo menyampaikan bahwa tujuan inti kedatangan mereka ke DPRD karena APBD 2021 tidak berjalan dengan normal yang berdampak pada Ekonomi masyarakat.
“Jadi intinya tidak banyak-banyak. Sekarang ini kita ketahui bersama bahwa APBD itu tidak jalan, kalau bulum jalan ekonomi juga tidak jalan, masyarakat berteriak, kalau ASN lapar pasti masyarakat juga lapar, coba liat sendiri di Pasar-pasar bagaimana jual beli disana pasti tidak normal,”ujarnya.
Senada dengan Ketua Forum ASN Bersatu, orator massa aksi Ikhsan Nursin menyatakan keterlambatan realisasi APBD tahun 2021 telah berakibat pada lumpuhnya sendi-perekonomian daerah dan masyarakat dan dampaknya begitu luas dirasakan oleh publik dari berbagai kalangan.
“Saya ingin katakan bahwa kami ini juga adalah rakyat, hanya saja kami hadin disini brand baju coklat ASN, jadi jangan dianggap bahwa suara kami ini juga tidak merefresentasikan suara rakyat. Karena APBD kita ini adalah dapur masyarakat Banggai Kepulauan, mandeknya APBD turut melumpuhkan sendi-sendi perekonomian daerah, mulai dari desa-desa sampai ke kota, dari pedagang kecil di pasar-pasar sampai pedagang besar juga turut merasakan dampaknya,”ungkapnya.
“Kedatangan ke kantor DPRD murni sebagai ekspresi akan jeritan ASN yang merasakan dampak dari keterlambatan APBD Banggai Kepulauan. Tidak ada muatan politik atau gerakan ini di tunggagi, untuk itu kami meminta penjelasan sudah sampai sejauh mana proses APBD kita saat ini,”sambung orator lainnya Muh. Yamin Thalib.
Suasana semakin memanas saat Ketua DPRD meminta untuk bicara, akan tetapi ditolak masa aksi, karena mereka tidak akan mau berdialog sebelum Wakil Ketua I DPRD BanggaiKep, Muh. Rishal Arwie hadir di tengah-tengah masa aksi.
Tak lama kemudian setelah kedatangan Wakil Ketua I DPRD, terjadilah perdebatan alot antara DPRD dan para massa aksi ASN. Ketua DPRD Rusdin Sinaling dalam keterangannya menyampaikan uraian kronologis keterlambatan APBD yang menurutnya disebabkan sejak awal Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) tidak taat waktu dalam penyampaian dokumen mulai dari KUA PPAS sampai RAPBD.
“Bahwa selain ketidaktaatan TAPD dalam memasukan dokumen tepat waktu sesuai regulasi, dokumen RAPBD tidak di dukung dengan dokumen lainnya, dan setelah kami melakukan pengkajian pembahasan coba kami sinkronisasi Antara RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD yang memang sangat jauh dari apa yang sebenarnya dilakukan antara perencanaan dan kebutuhan penganggaran kita di 2021,”terangnya.
Setelah Rusdin menyampain mengenai sebab keterlambatan APBD Wakil Ketua I Muh. Risal Arwie dalam pernyataan tambahannya atas keterang Rusdin Sinaling meminta untuk dihadirkan TAPD di tempat.
“Alangkah baiknya kalau pembahasan ini supaya tidak subyektif kita harus hadirkan TAPD untuk dibahas secara bersama-sama, mana ? hadirkan TAPD disini supaya lebih jelas,”tambahnya.
Permintaan itu akhirnya disahuti dengan hadirnya Wakil Bupati, Salim J. Tanasa dan sejumlah pimpinan eksekutif mines Sekda Rusli Moidady dan Kepala BPKAD Stevan Moidady yang informasinya sedang berada di Palu untuk menggantarkan hasil penyempurnaan APBD kepada Gubernur. Wakil Bupati kemudian di dampingi unsur TAPD dan perwakilan massa aksi meminta waktu untuk membahas masalah ini dengan Pimpinan DPRD di dalam ruangan selama 30 menit.
Setelah 30 menit kemudian usai melakukan pertemuan dengan para pimpinan DPRD, Wakil Bupati menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan para pimpinan DPRD bersepakat untuk menyelesaikan proses masalah keterlambatan APBD hari ini juga.
“Bahwa seperti yang dikatakan teman kita Ketua DPRD. Jadi hasil pertemuan tadi, bahwa kami telah bersepakat untuk menindaklanjuti masalah teman-teman hari ini, kami bersepakat dengan teman-teman DPRD untuk menselaraskan apa yang menjadi persoalan mendasar, untuk itu kepada semua kepala SKPD untuk bisa bersama-sama di kantor Bupati untuk pencerahan sedikit, jadi segala sesuatu yang menjadi hambatan APBD akan diselesaikan hari ini juga,”tegasnya. *(DONS)
