ALAIMBELONG.ID – Salakan. Ketidakjelasan realisasi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Unit Transfusi Darah (UTD) oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan menuai sorotan ditengah terus berjatuhannya korban pasien meninggal dunia akibat belum berfungsinya UTD dalam menyediahkan stok darah di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Bangkep.
Sedangkan Pengadaan Alkes UTD telah di anggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun nggaran 2020 senilai Rp. 4 Miliar, namun hingga Triwulan 4 alkes tersebut belum ada dan diuji fungsikan di kantor PMI. Hal ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkep menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dengan mengundang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media dan Masyakat umum, bertempat di Ruang Pansus DPRD, Selasa (17/11/2020).
Dalam keterangannya Kepala Dinas Kesehatan, dr. Silviana Bailia menerangkan bahwa alkes UTD sebagian sudah berada di Bangkep, dari 138 aitem yang dibelanjakan, 16 aitem yang sudah ada di PMI dengan anggaran belanja terpakai Rp.1,9 Miliar, sementara sisa aitem alkes UTD lainnya masih dalam perjalanan dalam tahap pengiriman dari rekanan pihak Dinkes.
Silviana juga menuturkan bahwa Saldo anggaran belum terpakai di Dinkes tersisa senilai Rp.1,2 Miliar. Sebab dari total anggaran 4 Miliar, Rp. 300 juta di alokasikan ke PU untuk penataan halaman, pagar dan tanki air PMI. Jadi Rp.3,4 Miliar untuk biaya belanja alkes UTD, sedangkan Rp. 600 juta untuk biaya operasional setelah alkes UTD difungsikan, Jelasnya.
Menanggapi keterangan Kadis Kesehatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Bangkep, Moh. Rishal Arwie meminta jika anggaran masih ada yang tersisa maka mohon di print buktinya sebagai laporannya transparansi. Sementara Ketua Komisi I DPRD Irwanto Bua, mempertanyakan apakah 16 aitem yang telah tersedia sekarang sudah bisa digunakan untuk kegiatan transfusi darah, oleh Kepala PMI dr. Abdi dinyatakan tidak dapat digunakan karena alatnya berantai sehingga baru bisa diuji kelayakan ketika lengkap.
Pada kesempatan yang berbeda usai RDP Wakil Ketua II DPRD, Eko Wahyudi, menyatakan bahwa DPRD akan mengecek kebenaran yg di sampaikan pihak Dinas Kesehatan dengan akan mengunjungi Dinkes untuk memastikan 16 alkes UTD tersebut benar-benar sudah berada di Dinkes atau belum. Jadi sekarang pertanyaannya mengajarkan dengan anggaran Rp. 3,4 miliar, yang hanya ada 16 aitem dari 138 aitem alkes UTD yang seharusnya di adakan. Informasi diketahui RDP digelar sebagai Tindak lanjut Dari Inspeksi Mendadak (SIDAK) Yang dilakukan Pimpinan DPRD beberapa Waktu Lalu Ke Kantor PMI agar tidak terjadi kesimpangsiuran berita terkait realisasi dari proyek Alkes UTD.
Setelah sebelumnya laman media sosial facebook Banggai Kepulauan viral dengan kabar seorang Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bangkep, Fatriana P. Asi dikabarkan meninggal dunia setelah dirawat di RSUD karena kekurangan persediaan darah sementara pasien di deteksi HB darahnya rendah dan pihak keluarga harus Luwuk hanya untuk mengambil darah . (SK)
