ALAIMBELONG.ID – Salakan. Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan protes kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) dalam bentuk dukungan tanda tangan terkait molornya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 di depan kantor Bupati BanggaiKep, Jumat ( 26/3/2021).
Asisten III Eka Silawati Sipatu, dalam keterangannya menyatakan bahwa aksi galang tandatangan di pendopo kantor Bupati ini merupakan protes kepada DPRD BanggaiKep karena sampai detik ini APBD belum juga dijalankan oleh karena terkendala di DPRD.
“Kami dari tiga srikandi saya Eka Silawati Sipatu selaku Asisten II, Abderiana Loto selaku Asisten I dan Nugrahaini Pakabu selaku Staf Ahli Hukum dan Politik menginisiasi kegiatan dukungan moril berupa tanda tangan sebagai bentuk protes terhadap DPRD, terkait dengan APBD, padahal APBD menjadi harapan ASN dan tempat menggatungkan hidup dari gaji, “ucapnya.
Hal yang sama disampaikan pula Staf Ahli Hukum dan Politik, Hugrahaini Pakabu, bahwa proses penetapan APBD 2021 di DPRD sangat berdampak pada ASN, hal ini disebkan karena DPRD terlalu banyak DPRD mengintervensi semua anggaran yang telah tentukan oleh Pemerintah Daerah.
“Karena begini anggaran ini sudah tersistem di Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD), jadi mereka mau menambahkan Pokir, jadi tidak bisa karena sudah terlambat. Kalau memang mereka mau menambahkan Pokir harusnya di awal bukan diakhir, itu yang pertama, Kedua, kenapa sampai kita seperti ini ada hal-hal yang mereka ingin lakukan, yaitu pemotongan TPP, sehingga tunjangan ASN belum terbayarkan dari bulan Desember 2020 sampai Maret 2021, “jelasnya.
Hugrahaini menambahkan, berlarut-karutnya proses penetapan APBD di DPRD, membantu gaji pegawai baru terbayarkan sampai Februari 2021, sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum sama sekali di bayarkan.
“Gaji saja baru Januari dan Februari yang terbayarkan Maret belum, intinya kenapa kita sampai begini karena masalah TPP, sebab rata-rata pegawai sudah jaminkan gaji mereka di Bank yang diharapkan hanya TPP, karena TPP itu sudah diatur oleh Kemendagri dan KemenPAN RB yang menjelaskan bahwa semua pegawai menerima TPP bukan hanya Bangkep tapi seluruh Indonesia dengan jumlah yang sudah ditetapkan, “tambahnya.
Menanggapi protes para ASN yang diinisiasi oleh para asisten dan staf ahli itu, Anggota DPRD BanggaiKep dari Partai NasDem, Sadat Anwar Bihalia justru ikut menyatakan keprihatinannya. Menurut Sadat sengketa APBD 2021 sangat miris dan situasi ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah BanggaiKep berdiri.
Kita hanya punya proses yg berbeda, Negeri ini adalah negeriku, negerimu dan negeri kita. Situasi ini adalah hal yg miris dan pernah terjadi sepanjang situasi BanggaiKep berdiri. Di belum segenting saat Pemindahan ibukota yang saat itu pemerintahan nyaris lumpuh justeru APBD kita tetap berproses tepat waktu, “kata Aleg tiga periode itu.
Sadat bahkan binggung dengan kondisi ini, bukan proses APBD yang terlambat, ia juga menyorotiot sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang hingga kini tak jelas proses penyidikannya oleh aparat penegak hukum. Dirinya juga menyindir para pimpinan di lembaganya (DPRD-red) bahwa Satu-satunya proses yang paling cepat dilakukan oleh DPRD adalah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya yang diagendakan hari ini, Jumat, 26 Maret 2021.
Kasus-kasus dugaan korupsi tidak kunjung memiliki titik terang, APBD terlambat, yang cepat dan pasti Alhamdulillah, satu yaitu Pemberhentian Antar Waktu Saya. Yang pasti saya tidak setuju, namun permintaan terakhir saya sebelum di PAW adalah Segerakan APBD , karena kantor-kantor kita nyaris lumpuh dalam aspek pembiayaan rutin yang melayani untuk maksimalisasi layanan masyarakat, “pungkasnya. * (NAS)
