Home » Lipu Papalan » Banggai Kepulauan » Merasa ‘Dicuekin’ Pemda Soal Realisasi PP No. 11 Tahun 2019, Forum Kades Mengadu Ke DPRD Bangkep
pasang-iklan-atas

Merasa ‘Dicuekin’ Pemda Soal Realisasi PP No. 11 Tahun 2019, Forum Kades Mengadu Ke DPRD Bangkep

Pembaca :
IMG_20210115_122815_122

ALAIMBELONG.ID – Salakan. Sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) yang sampai saat ini terkesan cuek terhadap desakan para Kepala Desa (Kades) yang menuntut realiasasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang penghasilan tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa lainnya membuat para Kades yang tergabung Forum Komunikasi Kepala Desa Se-Bangkep (Forum Kades) mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkep.

“Kami merasa kecewa dengan sikap Pemda dan memandang ada semacam ketidakseriusan Eksekutif dan Legislatif dalam melaksanakan PP 11 Tahun 2019,” ucap Ketua Forum Kades, Jefri Matabal, saat rapat Koordinasi dengan Komisi I di kantor DPRD Bangkep, Rabu (13/1/2021) sore.

Ketidakseriusan dan sikap cuek Pemda Terkait desakan realisasi PP Nomor 11 Tahun 2019 yang dituntut oleh para kades, Kata Jepri nampak dari tidak adanya tindaklanjut dari komitmen bersama eksekutif dan legislatif sesuai kesepakatan pada tanggal 24-25 November 2020 silam saat dialog kebijakan publik yang dirangkaikan dengan Forum Kades se-Bangkep.

“Jelas dalam Pembentukan Forum Kades pada tanggal 24-25 November 2020 yang dilanjutkan dengan dialog kebijakan publik terjadi suatu komitmen bersama antara Eksekutif yang diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah dan Legislatif oleh Ketua DPRD langsung, bahwa PP Nomor 11 Tahun 2019 ini akan direalisasikan pada tahun anggaran 2021, “imbuhnya.

Menurut Kades Bolubung itu, Komitmen tersebut lahir setelah semua kades se-Bangkep menyatukan persepsi untuk kedekatan kepada Pemda Bangkep agar PP 11 Tahun 2019 itu harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

“Kenapa harus dilaksanakan tahun 2021, karena di Sulawesi Tengah itu tinggal Banggai Kepulauan yang belum melaksanakan PP 11 Tahun 2019, padahal sudah dua tahun berjalan. Ini kan terlihat bahwa Pemerintah Daerah cuek-cuek saja dengan PP 11 yang menjadi perintah Pemerintah Pusat,” sorotnya .

Sementara itu, peringatan identitas ketua Forum Kades, Ketua DPRD Rusdin Sinaling yang merupakan Koordinator Komisi I, memastikan bahwa komitmen itu masih tetap tetap dan akan terus dikawal. Karena itu, dirinya meminta kepada eksekutif untuk segera merumuskan berapa nominal yang harus didis kesepakatan untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Komitmen itu masih jalan, nanti kita minta eksekutif untuk merumuskan berapa angka yang harus disepakati untuk dilasanakan, karena kondisi Pemda dan DPRD sekarang masih sulit untuk menentukan angka dengan alasan kondisi keuangan Daerah,” katanya.

Di tempat terpisah, Sekda Bangkep Rusli Moidady yang ditemui Forum Kades berjanji akan bertemu dengan DPRD untuk membahas dan mencarikan solusi terbaik dari PP Nomor 11 Tahun 2019.

“Nanti Pemda akan bahas ulang dengan DPRD bagaimana mencarikan solusinya, kegiatan-kegiatan apa yang harus dikorbankan untuk merealisasi PP 11 Tahun 2019 tentunya dengan melihat kondisi keuangan daerah yang tidak stabil,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal mana, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019 tahap tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa lainnya termasuk dalam anggaran APBDesa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dengan gaji nominal yang diberikan kepada seorang Kades paling sedikit, yaitu Rp 2,4 juta . Ini setara dengan 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II / a.

Sementara gaji yang didapatkan oleh seorang Sekdes tidak berbeda jauh dengan Kades, Rp 2,2 juta atau setara dengan 110% dari gaji PNS golongan II/a. Sedangkan gaji untuk perangkat desa lainnya berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019, yaitu sekitar Rp 2 juta atau setara dengan 100 persen gaji PNS golongan II/a. (NAS)

Share :
Print Friendly, PDF & Email
Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Lipu Papalan » Banggai Kepulauan » Merasa ‘Dicuekin’ Pemda Soal Realisasi PP No. 11 Tahun 2019, Forum Kades Mengadu Ke DPRD Bangkep