Home » Lipu Papalan » Banggai Kepulauan » Minta Kejelasan Kasus Pembobolan Kas Daerah, Gempur Bangkep Kembali Beraksi
pasang-iklan-atas

Minta Kejelasan Kasus Pembobolan Kas Daerah, Gempur Bangkep Kembali Beraksi

Pembaca : 4
IMG_20210211_184840_606

ALAIMBELONG.ID – Salakan: Ketidakjelasan penanganan kasus dugaan pembobolan kas daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) tahun 2020 dengan modus Bantuan Sosial (Bansos) senilai kurang lebih Rp. 36 miliar yang diduga dilakukan oleh Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Achmad Thamrin membuat kelompok massa aksi Gema Pemuda Untuk Rakyat (Gempur) Bangkep bersama komunitas Bentor, Kamis (11/02/2021) kembali menggelar aksi unjuk rasa di kota Salakan.

Dari pantauan Alaimbelong.id sekitar jam 10 pagi massa aksi mulai bergerak menuju kantor Kepolisian Resor (Polres), dan berlanjut di Pasar Salakan dan Kantor Bupati, untuk melakukan orasi dengan membacakan sejumlah kasus.

Dalam orasinya di depan kantor Polres Bangkep, Lapangan Koordinator (Korlap) Aksi Idam Walid Apusing mengatakan Bupati Bangkep Rais Adam selaku penanggungjawab keuangan daerah harus ikut bertanggung jawab dalam kasus pembobolan kas daerah tersebut.

“Bupati sebagai pemimpin di negeri ini harus bertanggung jawab atas bobolnya anggaran kita yang dilakukan oleh Achmad Thamrin, karena ini sangat merugikan masyarakat, karena
sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah adalah naif bila perampokan kas daerah ini sama sekali diluar kontrol bupati,” teriaknya yang didukung dengan seruan betul dari massa aksi.

Selaras dengan pernyataan Korlap aksi, Panglima Gempur Mulyadi Lumangino mengatakan bahwa sudah berbulan-bulan juga belum ada kejelasan penanganan kasus ini.

“Sudah berbulan-bulan kita menunggu kejelasan kasus ini, cuma belum juga ada kejelasan hukum, yang pada intinya kami hanya mau kebobolan anggaran tersebut harus di ganti rugi, dan setiap pelaku yang terlibat harus bertanggung jawab”, teriaknya dengan nada emosional.

Masa aksi yang berorasi di depan kantor Polres akhirnya diterima oleh Wakapolres, Kasat Reskrim dan anggota Kepolisian di Kantor Polres Bangkep. Wakapolres menerangkan bahwa pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Masalah kasus pembobolan Kas Daerah, pihak kepolisian telah bekerja dengan ekstra, kasus ini juga sudah dalam proses Tipikor Polda Sulawesi Tengah,”ungkapnya.

Pihaknya juga berterima kasih kepada massa aksi karena tidak bosan-bosan mengingatkan pihak kepolisian serta menyampikan keseriusan institusinya untuk menyelesaikan kasusus tersebut.

“Terima kasih sudah mengingatkan kami, semoga apa yang kita harapkan bersama dapat berjalan dengan baik, kasus pembobolan anggaran ini sudah dalam pengembangan kasus dari Penyelidikan ke penyidikan,” jelasnya.

Setelah selesai melakukan unjuk rasa di kantor Polres massa aksi bergerak menuju Pasar Salakan, kemudian menuju ke Kantor Bupati Bangkep, akan tetapi pejabat yang dituju Bupati dan Wakil Bupati Bangkep sementara tidak berada ditempat, sehingga memicu terjadinya insiden saling dorong-mendorong antara massa aksi yang coba merangsek masuk ke kantor Bupati dengan pihak Polisi Pamong Praja yang coba menghadang massa aksi, keadaan akhirnya bisa ditenangkan setelah Sekertaris Daerah (Sekda) Rusli Moidady menemui dan melakukan dialog dengan massa aksi.

Dalam dialog yang berlangsung alot di pendopo Kantor Bupati itu, massa aksi mengajukan sejumlah pertanyaan diantaranya soal kejelasan kasus pembobolan kas daerah yang diduga dilakukan oleh mantan Kaban Keuangan Ahmad Thamrin, status Unit Transfusi Darah (UTD) yang belum kunjung jelas, Kesejahteraan Bentor, pembangunan terminal untuk bentor, Masalah Air bersih, listrik dan jalan yang belum tuntas.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekda menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berusaha menuntaskan berbagai masalah yang ada di daerah termasuk apa yang menjadi tuntutan massa aksi.

“Pemerintah Daerah sampai saat ini masih konsisten dan komitmen menetapkan sejumlah masalah daerah ini, negara ini adalah negara hukum, kasus pembobolan Kas Daerah tersebut sudah ada di ranah hukum, untuk Unit Transfusi darah (UTD) itu barangnya harus di Impor dan memerlukan waktu, kalau ada di Dalam Negerimungkin cepat, insya Allah tahun ini dapat terlaksana, “jelasnya.

Lebih lanjut Rusli Moidady menjelaskan bahwa pihaknya juga merespon dari komunitas bentor dan masalah Air bersih di Bulagi.

“Begitu juga dengan bentor, terminal bentor telah ditentukan Lahan pembangunannya yaitu di Pasar Tompudau, hanya saja saat ini keuangan kita terbatas dan masih memilah-milah mana yang prioritas mana yang bukan, untuk air Bulagi sendiri pemerintah telah menganggarkan Sekitar 8 Miliar untuk air di Bulagi pada tahun 2020, dan now masih dalam pembenahan manajemennya, karena ada yang harus diperbaiki, dan itu sementara kita usahakan, “pungkasnya. * (DONS)

Print Friendly, PDF & Email
Berita Terkait