ALAIMBELONG.ID – Salakan. Pernyataan Anggota Legislatif (Aleg) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Moh. Iqbal Laiti yang mempertanyakan sikap kelompok massa aksi yang dinilainya diam atas keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 padahal APBD 2021 menurutnya tengah di sandera oleh kelompok tertentu, mendapatkan reaksi dari kelompok massa aksi Gema Pemuda Untuk Rakyat (Gempur) dan Garda Himakep.
“Sebagai anggota DPRD Bangkep, pernyataan Iqbal Laiti di akun facebooknya itu menggambarkan ketidakpahamannya ber-DPRD,”ujar Sekjen Gempur Nasrul Adungka, Rabu (27/1/2021) kemarin.
Menurutnya, penyataan yang dilontarkan Ketua Fraksi Partai Gerindra itu ibarat menampar wajah sendiri sebab penetapan APBD merupakan otoritas DPRD, sehingga bila terjadi masalah dalam pembahasan dan penetapan APBD, maka itu merupakan kegagalan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik.
“Pernyataan bung Iqbal Laiti ini sebenarnya menampar wajah sendiri, karena beliau adalah anggota DPRD yang tugas dan fungsinya membereskan pembahasan APBD, selain itu sebagai kader Partai Gerindra yang ketua partainya adalah Bupati Rais Adam yang merupakan penanggungjawab eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Bangkep,”ucapnya.
Senada dengan Sekjen Gempur, Ketua Garda Himakep, Nursastro Salomo mengatakan bahwa pernyataan politisi muda Gerindra tersebut terkesan lucu dan tidak profesional. Sebab keterlambatan APBD Bangkep kata Nursastro adalah bukti lemahnya pemerintah daerah secara kolektif dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021 serta Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tahun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
“Bukankah keterlambatan APBD Bangkep adalah bukti kelemahan yang dilakukan secarah kolektif oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 yang pada akhirnya rakyat yang di rugikan,”terangnya.
Lebih lanjut mantan anggota DPRD itu mengatakan bahwa mestinya keterlambatan pembahasan APBD tidak perlu terjadi bila Pemerintah Daerah serius menyelesaikan tugas dan fungsinya secara profesional.
“Hal ini tidak terjadi jika pemerintah daerah serius menyelesaikan tugas dan fungsinya secara profesional, tidak lantas saling tuding dan menyalakan. Jadi sebaiknya saudara Iqbal Laiti memahami hal itu juga tugasnya sebagai anggota pada badan anggaran,”imbuhnya.
Menurutnya, meragukan eksistensi dan independensi kelompok massa aksi Gempur dan Forkot yang selama ini aktif mengadvokasi masalah korupsi adalah kurang tepat dan salah alamat.
“Sebaiknya saudara Iqbal Laiti memahami tugasnya sebagai anggota badan anggaran, tidak lantas menyatakan sesuatu yang justru menunjukan ketidakpahamannya atas kedudukannya sebagai anggota DPRD, karena hal ini akan menampar mukanya sendiri, bukan malah menyoroti eksistensi serta meragukan indepedensi kawan-kawan Gempur dan Forkot, karena itu salah alamat,”tutupnya.
Sebelumnya melalui akun facebook miliknya atas nama M. Iqbal Laiti, kader Partai Gerindra pimpinan Rais Adam itu menyorot diamnya Kelompok massa aksi Gempur yang dinilai tebang pilih dalam mengadvokasi pemasalahan di daerah padahal mereka tau bahwa APBD tahun 2021 sedang tersandera sehingga mengalami keterlambatan dalam pembahasan.
“Salam hormatku kepada kalian wahai Panglima Gempur, yang mengatasnamakan FORKOT, yang mengatasnamakan peduli terhadap Daerah Banggai Kepulauan.. kemana saudara” saat terjadi keterlambatan APBD 2021 dan saya bisa bilang dengan kata kasarnya Penyandraan APBD yang terjadi di depan mata saudara”…saudara” harus profesional dalam setiap masalah daerah ini jangan tebang pilih masalah… salam hormatku ketua fraksi gerindra, Anggota Banggar sekaligus Angota Komisi 2 di Bangkep,” begitu kata Iqbal sebagaimana di tulis pada akun facebooknya.
Meskipun postingan status facebook itu kita telah telah dihapus, namun rupanya pernyataan itu cukup membuat para aktivis parlemen jalanan itu gerah dan bereaksi. *(SK)
