ALAIMBELONG.ID – Salakan. Tidak puas dengan adanya kebijakan pemotongan insentif sebesar 1% yang diperuntukan untuk iuran BPJS. Ratusan tenaga pengajar yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kantor Bupati BanggaiKep, Kamis (5/8/2021) siang tadi.
Dalam orasinya, massa aksi PGRI itu membeberkan adanya oknum pegawai dilingkungan Dinas Dikbud BanggaiKep yang menginisiasi kebijakan pemotongan insentif itu secara sepihak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.
Selain itu mereka juga mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera membayarkan sisa tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi untuk Triwulan (TW) II karena sebelumnya baru dua bulan yang dibayarkan oleh Pemda. Mereka juga meminta agar Pemda khususnya Dinas Dikbud terkait berapa jumlah guru penerima tunjangan Daerah Terpencil (Dacil).
Menanggapi sorotan dari para pengunjuk rasa PGRI, Kepala Dinas Dikbud, Ariono Orab mencoba menjelaskan alasan teknis keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut. Namun dirinya membantah tudingan adanya oknum Dinas Dikbud yang menginisiasi praktek pemotongan itu.
Sementara Kepala BPKAD, Stevan Moidady menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran tunjangan para guru itu disebabkan oleh kondisi keuangan yang belum stabil.
“Mohon bersabar Pemerintah akan membayar apa yang menjadi hak para guru, keterlambatan ini karena kondisi keuangan yang belum stabil. Jadi bukan kesalahan dinas Dikbud atau TAPD,”jelasnya. (Tr-Ad)
