ALAIMBELONG.ID – Salakan. Keluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kalangan tenaga pendidik (guru-red) karena tunjangan sertifikasi dan gaji mereka belum terbayarkan selama empat bulan akibat kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berkepanjangan akhirnya disikapi Pemerintah Daerah setelah sebelumnya disorot media akibat sebuah testimoni memprihatinkan dari seorang Kepala Sekolah SDN Olusi yang mengaku terpaksa berhutang di Puskesmas dan tak mampu berbuat banyak untuk merawat putrinya yang sakit akibat kesulitan pembiayaan.
Pasalnya, berita yang viral dan mengundang kontroversial dari segelintir orang itu sempat membuat sejumlah oknum ASN yang dianggap memiliki pengaruh dan relasi jejaring media dipanggil oleh Bupati Banggai Kepulauan (BanggaiKep).
“Saya sempat dipanggil pak Bupati, saya sempat waswas, yaku pikilkene oilamo kai nia, padahal tidak, bupati hanya ingin berdiskusi dan sharing soal APBD yang sedang di proses dan diupayakan agar terbayarkan,”ujar sumber yang enggan namanya disebutkan.
Kabar kebenaran telah dibayarkannya sertifikasi guru tersebut dikonfirmasi oleh Ketua PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan, Irwan Bidul, Sabtu (8/5/2021).
“Iya benar tadi sudah ada pemberitahuan dari bendahara pengeluaran Dikbud soal pencairan sertifikasi, tapi baru untuk 3 bulan,”ungkapnya.
Meski demikian, Irwan Bidul menyebutkan bahwa sertifikasi yang dibayarkan baru tiga bulan, sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian paling lambat hari Senin sebelum lebaran.
“Satu bulan masih ditangguhkan, karena ada juga keluhan dari teman-teman guru yang tidak dapat sertifikasi soal THR, jadi mereka juga harus dilayani. Sisanya yang satu bulan dijanjikan hari Senin ini (10/5) baru di bayarkan lagi,”tambahnya.
Menanggapi kabar telah dibayarkannya tunjangan sertifikasi guru itu, pemerhati pendidikan Drs. Hamzah Malotes yang ditemui dikediamannya, Minggu (9/5/2021) menilai bahwa pembayaran tersebut kemungkinan besar sebagai efek dari pemberitaan media yang membuat suasana riuh di kalangan ASN, khususnya para guru. Karena menurutnya apa yang dialami Kepsek SDN Olusi mayoritas juga dialami dan dirasakan oleh para ASN khususnya kalangan guru, dan pembayaran sertifikasi itu sebagai upaya untuk meredam kemungkinan munculnya gejolak dalam bentuk aksi solidaritas.
“Bisa jadi, kemungkinan akibat dari pemberitaan itu, karena apa yang dialami Kepsek SDN Olusi itu juga banyak dirasakan oleh ASN, khususnya guru-guru, karena guru-guru ini jumlahnya banyak kalau tidak diredam bisa memicu gejolak protes yang massif sebagai bentuk solidaritas,”katanya.
Lebih lanjut pensiunan ASN itu, menilai daerah BangggaiKep dengan berbagai masalah yang kompleks disebabkan karena tidak adanya keikhlasan dan tanggunghawab dari semua pemangku kepentingan, mulai dari Bupati sebagai Kepala Daerah sampai kepada DPRD.
“Masalah kita ini, karena mereka semua yang mandati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah ini, khususnya pemimpin ini tidak ada keikhlasan dan tanggunghawab untuk mengurusi rakyat dan daerah ini. Masya Allah, kalo haknya orang tidak dibayarkan itu sudah perbuatan zholim, sertifikasi dan gaji itu kan haknya orang yang wajib dibayar, kenapa tidak disegerakan,”tegasnya.
Dipenghujung wawancara, mantan Kepsek SMAN 1 Banggai itu juga mengutarakan kekecewaannya kepada Bupati BanggaiKep, Rais Adam yang dinilai gagal dan tidak becus memimpin daerah.
“Sebagai pihak yang medukung pasangan Zamra dulu, saya kecewa dengan kepemimpinan yang ada sekarang, saya sudah malu sekali kemana-mana ini dengan keluarga, dengan masyarakat. Karena lalu itu kita berharap dukung putera daerah dia bisa perbaiki daerah ini, ini malah makin parah. Kalo soal pak Zainal Mus ini kan dia so ditangkap karena kasus di kampungnya, tapi ini pak Rais Adam yang putera daerah, kita berharap dua bisa perbaiki daerah ini, malah kenyataannya jauh dari harapan,”pungkasnya. *(RB)
