Home » Lipu Papalan » Banggai Kepulauan » Soal Kisruh APBD, Bupati Rais Adam Dinilai Tidak Mampu Memimpin Daerah, Akademisi Sarankan Mundur !
pasang-iklan-atas

Soal Kisruh APBD, Bupati Rais Adam Dinilai Tidak Mampu Memimpin Daerah, Akademisi Sarankan Mundur !

Pembaca :
IMG_20210506_110453_672

ALAIMBELONG.ID – Salakan. Kisruh Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) Tahun Anggaran 2021 yang berkepanjangan dan hingga hari ini belum terealisasi terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, ekses panjang dari belum terealisasinya APBD 2021 ini menyebabkan lesunya perputaran ekonomi daerah yang sangat begitu dirasakan betul oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer daerah serta masyarakat yang bergerak disektor ekonomi mikro maupun makro. Lantas Bupati selaku Kepala Daerah dan jajarannya selaku perangkat penyelenggaran Pemerintahan daerah dinilai sebagai pihak yang paling bertanggungjawab karena tidak mampu dan gagal mengelola daerah.

Sorotan itu salah satunya datang dari akademisi, Budianto Taib yang disampaikan kepada Alaimbelong.id, Rabu (5/5/2021) kemarin. Menurutnya, kisruh APBD yang berkepanjangan dan sejumlah masalah ditimbulkannya sebagai akibat dari ketidakmampuan Bupati Rais Adam sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi manajerialnya sebagai pemimpin daerah.

“Terlepas kemudian ada konflik kepentingan antar lembaga eksekutif dan legislatif, atau karena adanya perubahan sistem tata kelola perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD, tapi bagi saya inti dari krisisnya kehidupan berdaerah kita hari ini adalah ketidakmampuan Bupati dalam mengemban amanah dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin di daerah ini,”ujarnya.

Lebih lanjut kata Budianto, soal tarik menarik kepentingan politik antar oknum lembaga eksekutif dan legislatif atau perubahan sistem tata kelola administrasi keuangan itu lumrah terjadi dan hampir semua daerah di Indonesia ini mengalaminya, namun toh mereka (daerah lain-red) mampu keluar dari masalah tersebut.

“Kalo soal alasan tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan DPRD itu biasa, semua daerah terjadi, begitupun soal perubahan sistem penatakelolaan perencanaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD, coba dimana daerah yang tidak mengalaminya, semua alami itu. Tapi pertanyaanya kemudian kenapa mereka bisa mengatasinya dan keluar dari masalah sehingga APBD mereka kemudian bisa berjalan, Ya karena Bupatinya cerdas, mampu menghadirkan solusi, tidak seperti Bupati Banggai Kepulauan,”tandasnya.

Dosen Fisipol Universitas Tompotika Luwuk itu bahkan menilai bahwa problem berdaerah yang akut dengan berbagai macam masalahnya yang sampai hari ini tanpa solusi bukan hanya menujukan ketidakmampuan Bupati Rais Adam mempimpin tetapi juga ketidaktulusan untuk benar-benar memperbaiki dan membangun daerah BanggaiKep ini. Karenanya, ia menyarankan secara gentle Bupati Rais Adam mengakui ketidakmampuannya dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Banggai Kepulauan.

“Bahkan bukan hanya tidak mampu memimpin tetapi juga tidak tulus memperbaiki daerah ini, kalau dia (Bupati-red) memiliki sense of belonging terhadap daerah ini, maka kondisi daerah yang krisis seperti tidak akan berkepanjangan, sepenuhnya tentu dia akan peduli dan tidak akan membiarkan masyarakatnya menjerit kelaparan. Jadi kalo tidak mampu memimpin daerah ini, ya gentle mudur saja dari jabatan Bupati, tidak perlu gengsi dan memaksakan diri untuk bertahan,”tutupnya. *(RB)

Print Friendly, PDF & Email
Berita Terkait