ALAIMBELONG.ID – Salakan. Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Audiensi dan Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep), Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/9/2021).
Kegiatan yang digelar di ruang sidang paripurna kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) BanggaiKep, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap strategi pencegahan korupsi sehingga dapat ditemukan langkah yang kongkrit pada peningkatan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.
Dihadapan tim Monitoring Center for Prevention/MCP yang hadir, Wakil Ketua DPRD, Eko Wahyudi yang memimpin rapat membeberkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ada di BanggaiKep yang hingga saat ini belum jelas progres dan prosesnya.
“Saya meminta kepada teman-teman anggota untuk bicara saja, ini kesempatan kita di DPRD untuk memberikan informasi secara terang kepada bapak-bapak dari KPK ini, karena ada banyak kasus di daerah ini. Sebut saja pembobolan kas daerah senilai 36 M. Sejak kasus ini mencuat pada bulan Oktober tahun lalu dan hingga kini belum ada kejelasan walaupun masalah tersebut sudah di tangani pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, belum lagi yang lain soal BOK, UTD dalan lainnya,”ungkap Eko.
Untuk itu Eko, berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi ikut serta dalam pemantauan dan memberikan petunjuk mengenai kondisi daerah Banggai Kepulauan.
Menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua DPRD, salah seorang tim MCP/Korsupgah, mengatakan bahwa KPK membuka ruang untuk siapa saja termasuk pimpinan dan anggota DPRD agar dapat menyampaikan aspirasinya.
“Tentu kami membuka ruang pengaduan untuk siapa saja termasuk dari bapak-bapak sekalian, kalau ada data dugaan korupsi bisa langsung di sampaikan kepada kami,”ujarnya.
Tim Korsupgah KPK juga menyarankan agar setiap hasil Musrembang itu bisa di publikasikan kepada masyarakat. “Hasil Musrenbang juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat, jangan hanya menjadikan Musrembang sebagai formalitas saja, dan juga bagi masyarakat agar turut serta untuk mencegah korupsi,”harapnya.
Selain di kantor DPRD, kegiatan Audiensi dan Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan juga dilakukan oleh Tim MCP Wilayah IV Korsupgah KPK juga dilakukan di kantor Bupati BanggaiKep yang dihadiri oleh Bupati BanggaiKep Rais Adam, Wabup Salim Tanasa, Sekda dan sejumlah OPD. *(Tr-P)
