Home » Lipu Papalan » Banggai Laut » Direktur RSUD Balut Digugat Massa Aksi, APBL Minta dr. Jupe Dicopot dan Desak Investigasi Dana Covid 19
pasang-iklan-atas

Direktur RSUD Balut Digugat Massa Aksi, APBL Minta dr. Jupe Dicopot dan Desak Investigasi Dana Covid 19

Pembaca : 3
IMG-20210112-WA0036

ALAIMBELONG.ID – Banggai. Puluhan pemuda yang berhimpun dalam aksi massa bernama Aliansi Pemuda Banggai Laut (APBL) Menggugat. Hari ini, Selasa (12/01/2021) melakukan aksi demontrasi jilid II dengan membawa 6 butir tuntutan yakni, Copot Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Balut, Memaksimalkan Pelayanan Kesehatan, Perjelas Status BPJS Kesehatan, Mendesak DPRD Balut Membentuk Pansus Investigasi Pengelolaan Anggaran Penanganan Pandemi Covid 19, dan Mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Balut melakukan penyelidikan Dana Refocusing Pandemi Covid 19 tahun anggaran 2020.

Dari Pantauan Alimbelong id, massa aksi yang mulai bergerak pada jam 10.00 WITA dengan melewati rute Pasar Tua, Taman Kota, Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Pasar Baru, Kantor Kejari dan berakhir di gedung DPRD Balut dikawal ketat kurang lebih 50 Orang aparat keamanan dari Kepolisian Sektor (Polsek) Banggai.

Yel-yel dan teriakan orasi Copot dr.Jupe dari jabatannya sebagai Direktur UPT RSUD, dan Investigasi dugaan penyelewengan Anggaran Covid 19 menggema disepanjang rute yang dilewati massa aksi.

Didepan Kantor Kejari Balut massa melakukan aksi orasi, meminta kejari mengusut pengelolaan dana Penanggulangan Pandemi Covid 19 yang diduga banyak mengalami kejanggalan dan Anggaran Pembelanjaan Obat-obatan pada UPT RSUD Banggai.

Kepala Kejari (Kajari) Balut Fauzal, SH.MH yang menyambut Massa Aksi akan menindaklanjuti tuntutan Massa. “Kami akan menindaklanjuti hasil Tuntutan Kawan-kawan jika itu memang benar,” janjinya.

Setelah menyampaikan aspirasinya di Kantor Kejari Balut massa bergerak menuju kantor DPRD, dalam orasinya Kordinator Lapangan (Korlap) Doni Setiawan mengungkapkan kekecewaanya Karena dari 20 orang Anggota Legislatif (Aleg) hanya 3 orang Aleg yang hadir.

“Kami sangat kecewa kepada Anggota DPRD karena sudah dua kali kami melakukan aksi hanya tiga orang Aleg yang hadir, lalu kemana anggota lainya,” Padahal ini masalah rakyat yang urgen dan krusial, “ujarnya.

Wakil Ketua II DPRD Moh. Tanjung Daeng Pawara  didampingi 2 orang Aleg yang menyambut massa aksi didepan kantor DPRD, dalam sambutanya dihadapan massa aksi yang meminta agar DPRD memfasilitasi digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur RSUD dan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa RDPU tidak akan maksimal karena yang hadiri hanyalah bawahan.

“Tidak ada gunanya Teman-teman hearing karena yang hadir nanti hanya Bawahan, saya sudah hubungi Direktur beliau ada di Manado, Kepala Dinas Kesehatan di luar kota, yang datang hanya Kepala Bidang yang bukan pengambil Kebijakan, kan percuma,” terangnya.

Ditemui wartawan seusai melakukan aksi, Korlap Aksi Doni Setiawan mengatakan bahwa agenda mereka adalah upaya memperbaiki kualitas kesehatan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran daerah dalam urusan kesehatan.

“Kesehatan itu adalah kebutuhan yang paling mendasar, namun kami sangat prihatin atas manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit yang begitu buruk, obat-obat, banyak pasien BPJS yang harus beli obat di luar karena obat alasan di rumah sakit tidak ada. Sementara kitorang tau bersama bahwa rata-rata pengguna BPJS kesehatan itukan berasal dari keluarga yang kurang mampu, “ucapnya kesal.

Lebih lanjut mantan Ketua Umum KaMIMo Banggai itu mengatakan disituasi pandemi Covid 19 (C19) saat ini, beban hidup masyarakat semakin berat, ancaman kesehatan dan ekonomi selalu membayang-bayangi mereka (masyarakat-red) lalu kemudian ada desas-desus pengelolaan anggaran penanggulangan pandemi C19 yang diduga dikelola secara tidak transparan, tentu sangat memprihatinkan.

“Ini situasi pandemi Covid 19, bikin masyarakat pe hidup lebih berat, dorang bakarja jadi tidak normal, akhirnya dorang ekonomi jadi berkurang, baru anggaran penangulangan Covid yang mencapai 20 milyar, yang sebenarnya diperuntukan untuk penanggulangan kesehatan dan ekonomi malah dikelola tidak trasnparan, ini kan gila namanya, “imbuhnya.

Ditempat yang sama Rizal Adja selaku wakil Korlap mengatakan bahwa aksi jilid II ini merupakan tindak lanjut dari aksi yang laksanakan beberapa waktu lalu, dan pihaknya akan kembali melaksanakan aksi berikutnya jika tidak ditindak lanjuti.

“Kami akan terus berkomunikasi dan membangun konsolidasi  bersama kawan-kawan untuk terus mengawal dan memastikan bahwa tuntutan kami bisa disikapi oleh Bupati , Anggota DPRD dan Bapak Kajari,” pungkasnya. (ADN / AMAN)

Print Friendly, PDF & Email
Berita Terkait