ALAIMBELONG.ID – Banggai. Pelantikan Patwan Kuba sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Laut (Balut) menggantikan posisi yang ditinggalkan Richard Manuas, telah menambah keterwakilan anak muda dalam mengisi kursi pimpinan DPRD Balut, setelah Ketua DPRD di jabat Mahdiani Bukamo dengan usia 24 tahun.
Pelantikan yang digelar secara khidmat di Gedung DPRD Balut, Jumat (27/11/2020) mendapat sorotan dari Achmad Buluan, salah satu Tokoh Masyarakat sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Balut.
Ketika ditanya awak media Alaimbelong.id tentang seberapa optimiskah publik menaruh harapan kepada pimpinan DPRD Balut? Achmad Buluan mengatakan,” ya, saya berbicara bukan dalam kapasitas mewakili publik tapi secara pribadi saya coba memberi komentar dan berusaha objektif dan menempatkannya dalam posisi yang proporsional atas pengamatan saya selama ini tentang apa yang menjadi perbincangan publik dari medsos maupun diskusi-diskusi kecil dengan beberapa tokoh dan anak muda ketika berjumpa dengan mereka”,tuturnya.
Tokoh yang akrab disapa Om Mat itu, melanjutkan komentarnya dengan mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk optimis dan menaruh harapan kepada mereka (Mahdiani dan Patwan-red) bukan hanya karena mereka anak muda yang semestinya punya sikap progresif dan nalar kritis, tapi karena mereka dipilih secara konstitusional melalui pemilu, sehingga diharapkan mampu menunjukan kinerjanya, sebagai orang yang mewakili kehendak rakyat atau paling tidak di Daerah Pemilihan (Dapil) mereka, dan bukan hanya mewakili kepentingan partai, kelompok dan gerbong mereka, sehingga mereka bisa diandalkan.
Lebih lanjut Om Mat mengatakan bahwa, pengambilan keputusan di DPRD yang bersifat kolektif colegial, mengharuskan semuanya disetujui oleh anggota, bukan hanya pimpinan, tetapi memang harus diakui bahwa peran pimpinan DPRD sangat strategis terutama ketua, dalam mengorkestrasi dinamika yang ada ditubuh DPRD, apalagi dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang sifatnya strategis.
Om Mat menganalisis, bagaimana peran seorang pimpinan DPRD, terutama Ketua dalam pengambilan-pengambilan keputusan strategis dan perannya dalam mengelola kemitraan antara legislatif dan eksekutif.
“Setiap partai berusaha menjalankan misi partainya, oleh karena itu melalui Pemilu mereka berkompetisi untuk menjadi pemenang dan berusaha merebut kendali pemerintahan sehingga wajar kalau Bupati dan Ketua DPRD berasal dari satu partai yang sama sepanjang itu keberhasilan partai poltik di daerah itu, tapi hal itu membuat DPRD tidak tajam menjalankan fungsinya, apalgi antara ketua DPRD dan bupati punya hubungan sedarah”, jelasnya.
Dia memberikan contoh bagimana waktu itu di Banggai Kepulauan, Sulaeman Husen sebagai Ketua DPRD yang notabenenya sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) adalah adik dari Irianto Malingong yang merupakan Bupati Bangkep yang juga menjadi pengurus PAN. Hubungan antara kelembagaan itu sangat intim sehingga fungsi dari DPRD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal serupa juga terjadi di Balut, dimana Ketua DPRD dan Bupati berasal dari partai yang sama yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan hubungan yang sangat dekat antara Anak dan bapak.
“Saya mencontohkan bagaimana pada waktu itu, kitorang, Kabupaten Balut masih dalam satu wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dan belum mekar menjadi Kabupaten Balut. Pada waktu itu hubungan Ketua DPRD Bangkep yang dijabat oleh Sulaeman Husen dan Bupati Bangkep yang dijabat oleh Irianto Malingong yang notabenenya, Sulaeman adalah adik dari Irianto, itukan tidak sehat dimana pimpinan DPRD selalu mengaminkan apa yg dilakukakan oleh Bupati, sehingga DPRD waktu itu tidak lebih dari stempel Bupati, itukan tidak baik bagi masa depan demokrasi kita”, ujarnya.
Om Mat manambahkan “Apalagi di Balut, Ketua DPRD nya adalah anaknya Bupati yang juga menjadi Pengurus PDIP. Sementara bapaknya adalah Bupati yang merupakan Ketua PDIP, oleh karena itu kalau anda bertanya sama saya apakah mereka bisa diandalkan, yah saya sudah berikan contoh, siapa kontrol siapa, tinggal anda yang menyimpulkan”, imbuhnya.
Diakhir diskusi beliau mengatakan “saya berharap bahwa kedepan DPRD harus hadir bersama rakyat karena mereka hadir atas pilihan rakyat, mereka harus membuka diri menerima keluh kesah warga, bahkan siap untuk diberi kritik dan mendengar masukan”,tutupnya. (ADN)
