ALAIMBELONG.ID – Banggai. Janji Politik Sofyan Kaepa dan Ablit Ilyas pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 silam yang akan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada Guru non sertifikasi belum terealisasi, kini TPP Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah teranggarakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Balut Tahun Anggaran (TA) 2021 malah dilakukan pengurangan dari 12 bulan menjadi 6 bulan.
Berdasarkan Surat Pernyataan Sikap yang ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Periode 2020-2025, Sofyan Kaepa, SH -Ablit H.Ilyas, SH. Kepada guru yang berisi 6 poin pernyataan, disebutkan pada poin ke-1, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru non sertifikasi.
Namun belum sempat terealisasi justru pernyataan tersebut seolah dianulir dengan terbitnya Surat Sekertariat Daerah bernomor : 900/348/BPKAD/2021 Perihal RKPA-SKPD pergeseran 1 TA.2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) H.Ramli, SKM.MM Atas nama (An) Bupati Banggai Laut.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa terkait penganggaran TPP PNSD pada masing masing OPD yang semulanya volumenya 12 bulan agar dikurangi sebesar 6 Bulan dan akan diperhitungkan sesuai kemampuan keuangan daerah pada penyusunan perubahan APBD TA.2021 nantinya.
Hal itu pula yang membuat para PNS gelisah karena belum ada penjelasan secara resmi pemerintah daerah apakah TPP 6 bulan kedepan benar-benar tidak dibayarkan, ataukah hanya dilakukan pengurangan dan akan dirapel pada APBD Perubahan ?
Menanggapi hal tersebut, Pj. Sekda Ramli Nadjil memberikan penjelasan bahwa menurutnya, soal pengurangan anggaran TPP dari 12 bulan menjadi 6 bulan itu dilakukan sebagai bentuk penghematan anggaran akibat hutang daerah yang membengkak.
“Bukan ditangguhkan tapi penghematan, nanti kita akan melihat dari APBD-P, makanya tadi kita rapat kita melakukan inventarisir hutang, kalau memang hutang kita terlalu membengkak maka kita lakukan,”terang Ramli kepada reporter Alaimbelong.id, Senin (05/07/2021) Siang.
Lebih lanjut Ramli mengatakan bahwa pemerintah daerah hanya berupaya untuk melakukan penghematan anggaran untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi.
“Intinya adalah harus dilakukan penghematan, mungkin torang pe pembiayaan terlalu banyak, baru pendapatan kecil, nanti kita melihatnya di RAPBD-P 2021,”imbuhnya.
Ketika ditanya kepastian apakah TPP akan pasti dibayarkan selama 12 bulan meski terjadi pengurangan, dirinya mengatakan kemungkinan terjadi perubahan kebijakan.
“Jadi memungkinkan untuk dikurangi itu kan kebijakan, tapi hari ini belum, tinggal menunggu RAPBD-P 2021, jadi nanti memungkinkan kenapa tidak, misalkan saya 5 juta terima dikurangi 1 Juta jadi 4 Juta saya terima,”pungkasnya. (DONS)
