JPU Dakwa Idhamsyah Tompo Rugikan Uang Negara 1 Miliar Lebih dalam Kasus SPPD fiktif

Home » Lipu Papalan » Banggai Laut » JPU Dakwa Idhamsyah Tompo Rugikan Uang Negara 1 Miliar Lebih dalam Kasus SPPD fiktif

JPU Dakwa Idhamsyah Tompo Rugikan Uang Negara 1 Miliar Lebih dalam Kasus SPPD fiktif

Juli 9, 2021|alaim

Pembaca : 21

ALAIMBELONG.ID – PALU. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Laut (Balut) non aktif Idhamsyah Sahib Tompo (54), didakwa merugikan Negara Rp1,089 miliar dalam dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif BPKAD Balut Tahun Anggaran (TA). 2020.

Dikutip dari media alkhairaat.id Kamis (8/7/2021) malam , Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Faizal Akbar Ilato, bersama rekannya Erlita Ratna, Rahmat Taufiq Hidayat, secara virtual dipimpin Ketua Majelis Hakim Marliyus, MS, Bonifasius N Arywibowo dan Darmansyah sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Kamis (8/7). Membacakan dakwaanya.

Faizal JPU kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu menguraikan, bahwa anggaran BPKAD Kabupaten Balut TA. 2020 memiliki anggaran perjalanan dinas sebesar Rp4.993.700.000, bersumber dari APBD TA. 2020.

“Proses pencairan anggaran perjalanan dinas BPKAD Kabupaten Balut, dilakukan dengan cara terlebih dahulu. terdakwa meminta Silvana Bidja dan Ansar Mapiase untuk mencarikan nama-nama guna dimasukkan ke dalam Surat Tugas dan menentukan nama-nama akan benar-benar berangkat dan nama tidak benar-benar berangkat untuk melaksanakan surat tugas tersebut,” urai Faizal turut dihadiri penasehat hukum terdakwa, Nasrul Djamaludin, Agus Darwis dan Ahmad Tahir Manusama.

Faizal mengatakan, bahwa penyalahgunaan anggaran Perjalanan Dinas pada BPKAD Balut, dilakukan oleh terdakwa telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.259.235.000.

Selain kegiatan Perjalanan Dinas, kata Faizal, terdakwa selaku kepala BPKAD Kabupaten Balut, dengan menyalahgunakan kewenangannya memaksa para Kepala Bidang pada BPKAD Kabupaten Balut untuk memberikan uang tunai dari Pencairan Anggaran Tambahan Uang (TU) masing-masing Bidang diantaranya, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.104.391.000.

Selanjutnya, anggaran guna Perjalanan Dinas Bidang Aset, Rp.113.500.000, Bidang Akuntansi, Rp.290.630.000. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Rp.65.000.000, Bidang Perbendaharaan, Rp58.000.000.

“Terdakwa menyalahgunakan setiap pencairan anggaran pada Bidang Anggaran, untuk biaya ATK, Belanja Cetak dan Kegiatan Belanja Langsung Rp199.000.000,”sebutnya.

Faizal mengatakan, penyalahgunaan anggaran pada seluruh Bidang di BPKAD Kabupaten Banggai Laut dilakukan Terdakwa sebesar Rp. 830.521.000,.

“Bahwa dari Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas oleh Terdakwa Sebesar Rp. 259.235.000 dan Pencairan Anggaran Tambahan Uang (TU) pada BPKAD Kabupaten Banggai Laut Anggaran 2020 sebesar Rp. 830.521.000, maka telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.089.756.000,”tandasnya.

Perbuatan terdakwa didakwa dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair Pidana melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas dakwaan JPU, penasihat hukum terdakwa Nasrul Djamaludin tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Ketua Majelis hakim Marliyus lalu menutup sidang dan mengagendakan kembali Kamis (15/7) pekan depan dengan pemeriksaan saksi.

Sebelumnya pada tanggal 25 Juli 2021, Kejati Sulteng telah kembali menetapakan Tersangka dan melakukakan penahanan terdakwa Idamsyah Sohib Tompo atas dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran BPKAD Balut TA. 2020 setelah sebelumnya terdakwa memenangkan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya oleh Kejati Sulteng. (AdN)