Home » Lipu Papalan » Banggai Laut » SK Mendagri Belum Keluar, Sofyan-Ablit Terancam Batal Dilantik, Gubernur Sebut Tanggal 17 Februari Ada Plt
pasang-iklan-atas

SK Mendagri Belum Keluar, Sofyan-Ablit Terancam Batal Dilantik, Gubernur Sebut Tanggal 17 Februari Ada Plt

Pembaca : 8
FB_IMG_1613394017476

ALAIMBELONG.ID – Banggai: Dasas-desus ditundanya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut (Balut) defenitif periode 2020-2025 semakin menguat di tengah gairah para simpatisan dan pejabat di lingkup Pemda Balut untuk ikut menyaksikan pelantikan pasangan calon terpilih Sofyan Kaepa – Ablit Hi . Ilyas. Pasalnya sampai hari ini, Selasa (16/2/2021) selain karena Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum diterbitkan, tidak adanya pelantikan Bupati definitif hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 pada 17 Februari 2021 besok.

“Yang pasti tanggal 17 Februari 2021 nanti ada pelaksana tugas bupati di daerah-daerah yang ikut Pilkada 9 Desember 2020, kecuali Kabupaten Banggai,” ujar Gubernur Longki di lansir sulteng.antaranews.com (senin, 15/2/2021) kemarin.

Meski demikian, Longki masih enggan menyebut siapa nama-nama yang akan bertugas sebagai pelaksana tugas di setiap kabupaten tersebut. Dari keterangan Datu Pamusu, Kepala Biro Otonomi Daerah Kantor Gubernur Sulteng mengkonfirmasi bahwa Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu dari daerah-daerah yang akan dipimpin pelaksana tugas Bupati mulai 17 Februari nanti selain Kota Palu, Kabupaten Sigi, Toli-Toli, Poso, Tojo Una- una, dan Morowali Utara.

Disebutnya Banggai Laut sebagai salah satu daerah yang akan dipimpin pelaksana tugas Bupati, itu semakin menguatkan kebenaran dari desas-desus itu.
Memastikan kebenaran kabar tersebut, media Alaimbelong.id mencoba mengkonfirmasinya ke Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Balut.

Menurut Keterangan Sarnia, Kasubag Komunikasi Pimpinan Humas dan Protokol Balut yang ditemui wartawan, Senin (15/2/2021) di ruang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan karena hasil komunikasi yang mereka lakukan sampai saat ini pihak Otda Provinsi juga belum menerima SK dari Mendagri.

“Ini kami sementara konfirmasi pihak Provinsi, kemarin dengar ada yang tanggal 17, 19, 23, 24 cuma torang kalau di Pemda harus ada petunjuk dari Provinsi dulu, jadi sampai saat ini, cuma menunggu SK Mendagri. Jadi untuk sampai saat ini belum ada SK, tinggal menunggu itu SK Mendagri, “terangnya.

Lebih lanjut kata Sarnia, jika sudah ada informasi dari Provinsi maka pihalnya akan menyiapkan undangananya untuk Forkopimda, cuma berdasarkan informasi dari Kasubag Protokol sampai sekarang SK tersebut belum ada.

“Tadi Sementara baku telpon dengan Aldo Kasubag Protokol dia sementara ada di Kantor Gubernur, dia sudah konfirmasi ke Biro Humas Provinsi katanya belum ada SK, mereka menunggu yang dari OTDA. Jadi sekarang dia menunggu informasi dari OTDA dan yang memberikan informasi itu Kepala Bironya . Jadi torang juga menunggu. “Pungkasnya. * (DONS)

Print Friendly, PDF & Email
Berita Terkait