Home » Lipu Papalan » Banggai Laut » Soal Bisnis Foto Bupati dan Wabub Balut, Partai Pengusung Angkat Bicara, Nursalam Sebut Itu Sangat Tidak Wajar
pasang-iklan-atas

Soal Bisnis Foto Bupati dan Wabub Balut, Partai Pengusung Angkat Bicara, Nursalam Sebut Itu Sangat Tidak Wajar

Pembaca : 9
20210626_191922

ALAIMBELONG.ID – Banggai. Bisnis Foto Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut (Balut) Sofyan Kaepa dan Ablit Ilyas yang dibandrol Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Desa-Desa mendapatkan reaksi keras dari beberapa pihak salah satunya datang dari Nursalam Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Nursalam yang juga merupakan Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Banggai Laut. Salah satu partai pengusung Sofyan-Ablit pada Pilkada 2020 silam menerangkan kalau Penjualan Foto Bupati dan Wakil Bupati itu Sangat Tidak Wajar.

“Saya sebagai Partai Pengusung dan juga Tim bahwa memang hal itu sangat tidak wajar, dan itu akan menjadi temuan karena tidak masuk dalam proses perencanaan,”ujarnya dengan nada tegas.

Anggota DPRD Balut Dua periode itu juga mengatakan bahwa penjualan Foto Bupati dan Wakil Bupati tanpa sepengetahuannya, dan mungkin dilakukan oleh beberapa orang saja yang mengatasnamakan sebagai Tim sukses.

“Ini tanpa sepengetahuan dan saya pun hanya dengar, artinya kalau itu dikatakan tim paling tidak ada satu dua orang yang pernah rapat (membahas penjualan foto-red),”imbuhnya.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat yang enggan diberitakan namanya mengatakan patut diduga penjualan foto tersebut dilakukan secara terorganisir.

“Yah inikan bisa jadi terorganisir, karena mereka itukan rata rata mantan tim sukses dan mungkin masih dekat dengan pak Bupati dan Wabub, jadi secara sikologis Kepala Desa dan Kepala Dinas pasti merasa terpaksa membeli,”ucap sumber.

Dirinya juga berharap agar Bupati dan Wabub menertibkan mantan tim suksesnya dan mendorong agar pihak penegak hukum segera menyelidiki hal tersebut apalagi jika anggaran pembelian foto menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (DONS)

Berita Terkait