ALAIMBELONG.ID – Banggai. Puluhan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Banggai Laut (APBL) Menggugat, Selasa (29/12/2020) melakukan aksi unjuk rasa menuntut Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banggai Laut (Balut) agar memaksimalkan pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan melakukan tranparansi pengelolaan anggaran Covid-19 tahun 2020.
Kordinator lapangan (Korlap) APBL Menggugat, Doni Setiawan dalam orasinya menyampaikan bahwa kesehatan adalah aspek penting dalam menentukan laju pertumbuhan sebuah negara, sehingga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dialokasikan anggaran 10% dan aturan ini wajib juga diikuti oleh daerah sehingga pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan.
“Kesehatan itu penting bagi kitorang, anggaran pebanyak tapi kanapa fasilitas pelayanan di RSUD tidak maksimal, pasien yang membayar iuran BPJS setiap tahunya harus mengeluarkan uang lagi untuk beli obat di apotik, karena obat-obat di RSUD Balut kurang, apakah memang hal ini disengajakan ataukah memang kita orang miskin dilarang sakit, dan kalian bangga dengan itu, mana nurani kalian, ingat, kepentingan masyarakat itu harus didahului termasuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan setiap warga negara wajib untuk dilaksanakan,” teriaknya dengan nada kesal.
Lebih lanjut aktivis yang biasa disapa Donset itu, mengatakan daerah harus fokus pada pembenahan kesehatan termasuk fasilitas RSUD agar status RSUD bisa meningkat.
“Kami meminta agar penggunaan anggaran Covid-19 harus diinformasikan kepada publik sebagai bentuk transparansi, kami juga meminta kepada anggota DPRD harus mengawal semua ini. Sebab sebagai rakyat, kalian kami daulat bukan hanya menikmati fasilitas mewah di gedung ini, tetapi kami daulat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,”imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Korlap Rizal Adja dengan nada tegas menyampaikan bahwa tugas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah melayani masyarakat, termasuk dalam urusan kesehatan.
“Hei, kalian wakil rakyat dan Pemerintah Daerah kami sebagai rakyat telah memberikan kepercayaan kepada kalain untuk mengurus rakyat, olehnya itu kalian wajib memenuhinya, dan memastikan bahwa akses pelayanan kesehatan bisa dinikmati oleh masyarakat dan kami meminta agar anggota DPRD Balut melakukan hearing kepada direktur UPT RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan,”tegasnya.
Para pengunjuka rasa secara bergantian menyampaikan orasinya dan membacakan lima tuntutan mereka yaitu (1). Usut tuntas kurangnya obat-obatan di RSUD Balut, (2). Usut kejelasan BPJS, (3). Mendesak Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sarana dan prasaran di UPT RSUD Balut, (4). Transparansi anggaran Covid-19, dan (5). Beasiswa kedokteran untuk putra-putri daerah.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan di Depan Gedung DPRD Bangkep disambut oleh Wakil Ketua I DPRD Patwan Kuba dengan didampingi oleh Kepala Kepolisan Resor (Kapolsek) Banggai AKP Karel A.Paeh dan beberapa anggota kepolisian.
Dalam sambutanya Patwan Kuba menyampaikan apreasiasi kepada massa aksi yang telah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai serta memastikan akan menghadirkan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Saya ucapkan apresiasi kepada kawan-kawan yang menyampaikan aspirasi, dan saya memastikan bahwa aspirasi kalian untuk menghadirkan Direktur Rumah Sakit dan Kadis Kesehatan di DPRD saya sanggupi dan sebentar jam 2, saya akan pertemukan kawan-kawan dengan Pak Kadis dan Direktur RSUD, agar kita bisa dialog sehingga semua yang kawan-kawan persoalkan bisa terang benderang,”jelasnya.
Lebih lanjut mantan ketua DPD KNPI Balut itu juga mengakui bahwa pihaknya sudah banyak menerima keluhan dari kawan-kawan satuan tugas Covid 19 yang terlibat dalam kegiatan penanganan Covid 19 yang sampai saat ini belum mendapatkan honor, padahal anggarannya ada,”tutupnya. (ADI/HRS)
