ALAIMBELONG.ID – Luwuk. Terlantarnya sejumlah mahasiswa Banggai Kepulauan (BanggaiKep) yang sedang menuntut ilmu di beberapa kota study di Indonesia seperti Palu, Gorontalo, Makassar, Luwuk dan Jogja akibat sekretariat organisasi paguyuban mereka yang selama ini dijadikan sebagai asrama telah berakhir masa kontraknya dan belum juga adanya ketersediaan anggaran dari Pemda untuk perpanjangan masa sewa sekretariat (asrama-red) telah menui ragam sorotan.
Pasalnya, akibat telah habisnya masa sewa sekretariat dan belum adanya anggaran untuk perpanjangan sewa sekretariat bukan hanya membuat para mahasiswa gunda-gulana tetapi juga telah terusir dari hunian mereka. Kondisi disesalkan oleh banyak pihak, termasuk oleh Adi Wijaya Manasa, Ketua Bidang Advokasi dan Isu-isu Daerah Kerukunan Mahasiswa Indonesia Montolutusan Banggai (KaMIMo Banggai) di Luwuk.
“Saya kira apa yang menimpa banyak mahasiswa BanggaiKep, yang sekarang lagi galau bahkan ada yang sudah terusir karena kontrakan sekretariatnya dorang so habis masa kontrak dan belum ada pencairan anggaran untuk kontrak lanjutan ini sangat memprihatinkan, seperti misalnya yang dialami utus-utus IPBK Palu yang harus angkat kopor dan terlantar, ini bukti bahwa perhatian Pemdanya kita dalam pengembangan SDM, khususnya pendidikan masih rendah,”ujarnya.
Menurutnya, mestinya hal semacam ini tidak perlu terjadi bila Pemerintah Daerah serius melihat bahwa para mahasiswa BanggaiKep yang mengenyam study diberbagai kota merupakan aset daerah dimasa yang akan datang sehingga harus difasilitasi dan didukung secara penuh sepanjang fasilitas yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk sarana aktifitas yang bermaaf.
“Harusnya kalu Pemda dia serius, lihat mahasiswa ini sebagai aset daerah ke depan, ya harus disupport secara utuh, kalo perlu jangan hanya asrama yang dikase tapi juga beasiswa. Jadi sebenarnya sepanjang asrama atau sekretariat itu digunakan sebagai tempat beraktifitas yang positif yang membangun kebersamaan, ya harus didukung difasilitasi,”lanjutnya.
Mempersulit mahasiswa dalam hal pemberian dukungan keuangan untuk perpanjangan kontrak sekretariat, sah saja dilakukan oleh Pemda sebagai bentuk evaluasi kritis tentang sejauhmana pemanfaatan sekretariat tersebut oleh para mahasiswa pada hal-hal yang positif dan bermanfaat.
“Kalau Pemda dia persulit, atau dia tidak kase anggaran untuk sewa asrama, mungkin bisa dibenarkan sepanjang sikap itu dilakukan sebagai evaluasi atau sanksi kepada mahasiswa atau paguyuban yang menyalahgunakan keberadaan asrama itu yang semestinya sebagai tempat belajar dan berdiskusi, malah digunakan untuk tempat mabuk dan judi misalnya, tapi sepanjang digunakan sebagai pusat informasi, tempat untuk berkumpul dan berdiskusi untuk mengasah rasa cinta dan kepedulian mereka terhadap ini daerah, ya tidak ada alasan untuk di putar-putar bagitu,”tambahnya.
Lebih lanjut mahasiswa asal Desa Palam itu menilai hakikat dari tujuan pemberian fasilitas asrama itu, menurutnya adalah Pemda ingin mendorong mahasiswa untuk dapat memaksimalkan esensi dari eksistensinya sebagai mahasiswa, dimana semua potensi dirinya sebagai generasi masa depan dimatangkan.
“Karena begini yang saya fahami, inti dari maksud Pemda kase kitorang ini sekret adalah agar kitorang sebagai mahasiswa ini dapat memaksimalkan peran dan fungsinya kita sebagai mahasiswa, karena di sekret kita berkumpul untuk berdiskusi dan berdialektika, semua tema dikaji untuk menambah wawasan kita. Kalau kemudian sekret atau asrama itu hanya digunakan sebagai tempat tinggal gratis saja, supaya tidak bakost atau sebagai tempat kumpul-kumpul dan malanggu (mabuk-red) ya disitu baru boleh mungkin Pemda dia persulit atau bahkan tidak anggarkan untuk kase sewa asrama, itu masuk akal,”pungkasnya.
Sebelumnya menanggapi keluhan yang dilakukan oleh para mahasiswa BanggaiKep di sejumlah kota study, seperti Palu dan Gorontalo terkait dukungan anggaran perpanjangan kontrak asrama mereka (mahasiswa-red). Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banggai, Harto Nursin, sebagaimana dikutip media beritabangggai.com, Jumat (11/6/2021), menjelaskan kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang defisit dan tidak memungkinkan melakukan penambahan alokasi anggaran untuk kebutuhan para mahasiswa yang berada di luar daerah.
“Yang ada saja belum cair sampai sekarang apalagi mau bicara untuk ditambah dan kami hanya bisa mengusulkan tapi yang punya wewenang itu adalah tim Bappeda, DPRD dan Keuangan,” ujarnya. (RB)
